Bila berhasil, dia akan menjadi Sekjen PBB pertama yang berhasil temui Aung San Suu Kyi
|
|
Ban Ki-moon (AP Photo/Khin Mang Win) |
|
VIVAnews - Kelompok pembela hak asasi manusia (HAM), Human Right Watch (HRW), meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ban Ki-moon bersikap lebih tegas kepada junta militer setelah upaya PBB untuk membangun demokrasi di Burma (Myanmar) selalu gagal. Burma telah dikuasai militer sejak 1962.
"PBB terus meminta pembebasan Aung San Suu Kyi dengan sopan, namun gagal karena Suu Kyi dibebaskan hanya untuk menemui masa tahanan rumah," kata direktur eksekutif HRW Kenneth Roth. "Ban harus bersikap tegas terhadap junta. Junta tidak boleh lagi main-main. Ini waktunya berubah."
Ban sendiri mengaku akan berusaha meyakinkan junta militer di Burma untuk membebaskan pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi. Ban tiba di Burma, Kamis 2 Juli 2009. "Saya akan berusaha sekuat mungkin," kata Ban di hadapan wartawan di Yangon.
Junta kembali menunda sidang Suu Kyi yang seharusnya berlangsung Jumat (3/7) ini hingga pekan depan. Suu Kyi diadili dengan tuduhan melanggar aturan tahanan rumah setelah menampung pria Amerika Serikat (AS) John William Yettaw di rumahnya, awal Mei lalu.
Pengadilan ini telah memancing amarah dunia internasional. Mereka menuding junta sengaja menjegal Suu Kyi dari mengikuti pemilihan umum tahun depan.
Sebelumnya, juru bicara PBB Michele Montas mengatakan Ban akan berupaya menemui Suu Kyi di penjara Insein tempat ia ditahan. Jika Ban berhasil, dia akan menjadi Sekjen PBB pertama yang berhasil bertemu langsung dengan Suu Kyi sejak peraih Nobel Perdamaian itu ditahan junta militer pada 1989.
Setelah tiba di Yangon, Ban bepergian ke Naypyitaw, pusat pemerintahan untuk menemui pemimpin negara itu, termasuk perdana menteri Jenderal Thein Sein. Ban juga dijadwalkan bertemu selama satu jam dengan pemimpin junta, Jenderal Than Shwe. "Saya akan meminta pembebasan seluruh tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi," kata Ban.
Selain itu, Ban akan diterima ketua partai politik dan kelompok minoritas. Pembicaraan akan terfokus pada tiga hal, yaitu pembebasan tahanan politik, dialog antara pemerintah dan oposisi, dan pemilihan umum. (AP)
• VIVAnews
